SISTEM EKONOMI INDONESIA

Nama : Nuril Febriansah

NPM : 16213680

Kelas : 2EA03

1.      Sistem

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Subyek dan obyek:

·         Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat

·         Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam

·         Sistem peralatan: barang/alat

·         Sistem informasi: data, catatan, dan fakta

Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan

Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.

2.      Sistem ekonomi dan politik

Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sistem ekonomi:

·         Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)

·         Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan

·         Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian

Sheridan (1998), economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.

Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.

Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri :

o   Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan

o   Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja

o   Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi

o   Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer

o   Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh

o   Pengaturan motivasi usaha

o   Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi

o   Penentuan pertumbuhan ekonomi

o   Pengendalian stabilitas ekonomi

o   Pengambilan keputusan

o   Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik

KUTUB A	KONTEKS	KUTUB Z
Liberalisme	Ideoligi politik	Komunisme (menghapus hak perorangan)
Demokrasi	Rejim pemerintahan	Otokrasi  atau otoriter (kekuasaan tak terbatas)
Egaliterisme (Berderajad sama)	Penyelenggaraan kenegaraan	Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
Desentralisme	Struktur birokrasi	Sentralisme
Kapitalisme	Ideologi ekonomi	Sosialisme
Mekanisme pasar	Pengelolaan ekonomi	Perencanaan terpusat

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

1. Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

2. Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja

3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

Di dalam negara Republik Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang agaknya merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali.

Indonesia sebagai negara penduduk muslim tersebar didunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi – sendi ekonomi islam ( sistem ekonomi campuran ) dalam praktek – praktek pembangunan ekonominya. Yang jika ditinjau berdasarkan pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi,tidak terdapat alasan intuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalisme. Tidak cukup argument untk menyatakan Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mngakui pemilikan individual atas faktor – faktor produksi, kecuali sumber daa alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak , dikuasai oleh negara. Hal ini sebagai mana telah diungkapkan Pasal 33 UUD 1945 . jadi secara konstitusional , Sistem ekonomi Indonesia bukan Kapitalis maupun Sosialis.

Dalam memahami konsep ekonomi itu sendiri masih memiliki kerancuan. Seperti apa yang disampaikan , konsep intervensi negara yang begitu jauh dalam mengatur kehidupan rakyatnya dalam kepemilikan. Jika tidak hati – hati cenderyng mengrahkan pembaca pada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara – negara komunis lebih baik dari pada sistem Demokrasi Pancasila itu sendiri .

Sementara yang banyak diperjuangkan oleh para pemikirekonomi si Indosnesia selama ini adalah Sistemekonomi kerakyatan. Dalam konsep ini , individu tidak dilarang dalam memiliki barang–barang atau modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan dalam pembagiankepemilikan tersebut kepada masyarakat.

Dan sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki suatu bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dalam usaha barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintam mengendalikannya dengan membuka prioritas –prioritas bidang usaha , termasuk juga prioritas local usaha pengendalian dimaksud misalnya ialah mengumumkan Daftar Negatif Investasi ( DNI ).

Ketidak kapitalisan dan ketidak sosialisan sistem ekonomi Indonesia ( masing–masing dalam pengertiannya yang murni ) terlihat pula perilaku , norma, dan etika, yang berlangsung atau berlaku berlangsung dimayarakat. Kendati tidak tertulis, tapi kadar kapitalis dan sosialis masih jelas terkandung dalam perorganisasian Indonesia.

Tapi dari itu semua rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi adalah tercita dan terpeliharanya optimalitas , bukan maksimalitas. Dalam memenuhi keinginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan yang optimum ( keserasian pencurahan upaya dan sumberdaya dengan hasil yang diperoleh ) daripada peraihan kedudukan maksimum. Dengan begitu diharapka pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkatyang diharapkan sekaligus ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan perlahan–lahan dapat diperkecil.

Walaupun individualisme orang Indonesia dalam perilaku sehari – hari tampak nyata, dan diduga akhir–akhir ini semakin tebal, namun rasa kebersamaan dan kesetiakawanan tak pernah memudar.

Dalam masalah tentang diterapkannya sistem tersebut adalah persoalan kemiskinan dan penganguran. Umumnya masalah ini merupaka msalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika berbicara mengenai hal tersebut sering kita pikirkan bahwa masalah tersebut selalu timbul karena adanya hal dalam ketimpangan masalah ekonomi seperti dalam contohnya pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut bebrapa pakar hal tersebut masih berkaitan dengan banyak faktor, diantaranya dalah faktor ketimpangan kakuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasaan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya , yang kesemuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari hakikat konsep pembangunan, yakni merupakan upaya penaikan harga diri dan kbebasan memilih.

Jadi walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomis sudah terpenuhi dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan diatas masih belum terpenuhi, apakah sudah bisa dikatakan rakyat tersebut sudah sejahtera (tidak miskin).

3.     Faktor-faktor dalam Sistem Ekonomi Indonesia

1.      Dana untuk negara yang seharusnya dialokasikan sebagai kepentingan kegiatan ekonomi ternyata untuk kepentingan perang dan konsumsi politik;

2.      Adanya kecenderungan-kecenderungan yang cukup signifikan dalam penggunaan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat;

3.      Program dalam kegiatan ekonomi diatur oleh tokoh yang relatif tidak sesuai bidangnya, namun oleh kaum politik sehingga menyebabkan kebijakan (keputusan) itu disusun yang cenderung demi masalah  politik bukan masalah ekonomi.

4.      Sebagai akibat yang menyebabkan adanya sistem etatisme pada suatu periode, yaitu sebagai berikut :

            a. Semakin buruknya sarana komunikasi dan produksi yang berdampak lemah bagi posisi ekspor.

            b. Semakin meningkatnya defisit anggaran Negara.

         c. Semakin besar laju pertumbuhan penduduk dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

5.      Alasan Adanya Sistem Ekonomi Indonesia

         a. Warga negara memiliki suatu kebebasan saat memilih pekerjaan yang dilakukan dan ada hak di dalamnya serta memiliki kehidupan yang layak.

            b. Hak yang dimiliki secara individu mendapat pengakuan dan manfaat yang tidak membolehkan adanya perselisihan atau kurang bersahabat atas kepentingan masyarakat.

            c. Memiliki cabang produksi utama untuk negara serta dapat menguasai keinginan hidup bagi orang banyak yang dikuasai penuh oleh negara.

            d. Perekonomian ini diatur untuk usaha secara menyeluruh dan bersama yang berdasarkan kekeluargaan.

            e. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dilindungi dan dipelihara oleh negara.

            f. Adanya inisiatif dan daya kreativitas untuk setiap warga negara yang dikembangkan secara penuh dalam keterbatasan yang tidak merugikan bagi kepentingan umum.

Kesimpulan

Jadi Sistem Ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Kandungan demokrasi ekonomi ini menyatakan bahwa adanya produksi yang dilakukan untuk usaha bersama demi kepentingan bersama. Demokrasi ekonomi ini memiliki peran yang aktif dalam masyarakat berkenaan dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah pun berkewajiban dalam menghasilkan sebuah bimbingan dan petunjuk bagi pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan iklim sehat untuk pertumbuhan dalam dunia usaha. Sedangkan dalam bidang usaha pun memiliki kewajiban sebagai pemberi sebuah tanggapan positif pada pengarahan dan bimbingan.

Dengan demikian Sistem Ekonomi Indonesia tersebut melarang adanya suatu kebebasan usaha tak terkendali yang dapat menimbulkan kemungkinan adanya eksploitasi untuk pihak ekonomi yang bersifat lemah dan merasa dijajah sebagai akibat dengan semakin menyebar luasnya jurang pemisah atau memilih antara golongan kaya dan golongan miskin serta adanya peran pemerintah yang terlalu berlebihan sehingga dapat membunuh rasa motivasinya masyarakat serta daya kreativitas pun hilang untuk dapat dikembangkan.

Oleh karena itu, masyarakat hanya mampu untuk bersikap pasif tanpa adanya aksi yang bermanfaat untuk negara dan juga bermunculan suatu bentuk yang memusat atas kekuatan ekonomi untuk satu kelompok tertentu, sehingga pihak konsumen seperti golongan robot yang diatur sedemikian rupa dalam menjalankan sebuah permainan.